Para Pengusaha yang Sudah Berkontribusi Tuntut Tanggung Jawab Pemkab Purwakarta dalam Menyesaikan Utang

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sejumlah pengusaha yang sudah berkontribusi terhadap pemerintahan di masa Bupati Dedi Mulyadi mempertanyakan tanggung jawab pemerintahan Bupati Anne Ratna Mustika dalam menyelesaikan masalah hutang terhadap pengusaha yang yang mencapai sekitar Rp 7 sd 8 miliar. Hutang terhadap para pengusaha berlangsung sejak empat tahun yang lalu, namun hingga sekarang Pemkab Purwakarta sepertinya enggan membayarnya, padahal peminjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
“Saya sudah berkontribusi kepada Pemkab Purwakarta melalui Bagian Umum Setda Purwakarta dengan nilai nominal lebih dari Rp 800 juta, namun Kabag sekarang yang dijabat Tintin tidak mau menyelesaikannya dengan alasan perintah Bupati Anne Ratna Mustika untuk tidak membayarkan hutang bekas suaminya yang dulu menjabat Bupati Purwakarta,” kata seorang pengusaha kepada seputarpurwasuka, Minggu (4/4/2021).
Ia mengakui sewaktu Kabag Umum dijabat Dian Herdiana, para pengusaha yang sudah berkontribusi atau berpartisipasi terhadap Pemkab Purwakarta dipanggil dan diajak berkomunikasi
“Tapi Kabag Umum yang sekarang jangankan mau membayar hutangnya atas nama Pemkab Purwakarta, mengajak bicara dengan para pengusaha pun tidak ada. Malahan, sekarang ini bagian umum membawa pengusaha dari luar, sementara para pengusaha yang sudah berkontribusi ditinggalkan begitu saja,” jelas pengusaha yang lain.
Ketua Pusat Pengkajian Pembangunan Purwakarta (KP3) Budi P ketika dihubungi menyesalkan tidak ada tanggung jawabnya Pemkab Purwakarta sekarang terutama Kepala Bagian Umum untuk menyelesaikan beban pemerintahan daerah yang lalu.
Padahal, kata Budi, kalau Pemkab Purwakarta sekarang dibawah kepemimpinan Anne setidaknya harus paham dalam mengelola sebuah organisasi.
“Uang atau kegiatan yang dulu dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat tapi kalau bupati sekarang seolah-olah tidak mengakui hasil karya pemerintahan yang dulu ini menandakan ada hal serius yang harus segera disikapi oleh para stakeholder di Purwakarta,” tambahnya.
Ia menyarankan Pemkab Purwakarta yang sekarang terutama Kabag Umum bersikap koperatif terhadap para pengusaha yang sudah berkontribusi untuk kepentingan organisasi pemerintah daerah.
“Bupati sekarang jangan begitu saja lepas tanggung jawab dong,” ujar Budi P (TI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *