KMP Nilai Hutang Pemkab Purwakarta Kepada Pihak Ketiga Patut Dapat Atensi Hukum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin mengatakan masalah hutang Pemkab Purwakarta terhadap pihak ketiga apakah itu hutang kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi belum dibayarkan atau hutang dalam bentuk uang untuk membantu kegiatan Pemkab Purwakarta layak mendapatkan atensi secara hukum.
“Patut diduga adanya KKN pada stadium akut di lingkungan Pemkab Purwakarta, yang memerlukan pengusutan secara transparan dan tuntas,” kata Zaenal saat dihubungi seputarpurwasuka, Rabu (7/4/2021).
Menurutnya, Pemkab Purwakarta tidak bisa begitu saja melepas tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Pasalnya, beban hutang kepada pihak ketiga itu merupakan beban Pemkab Purwakarta.
Ia menyarankan antara mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika untuk duduk bersama membicarakan masalah hutang Pemkab Purwakarta yang sudah berlangsung lama ini.
“Jangan dijadikan alasan adanya “perseteruan” diantara kedua pasangan ini hutang kepada pihak ketiga tidak dibayarkan,” katanya.
Sejumlah pengusaha yang sudah berkontribusi terhadap pemerintahan di masa Bupati Dedi Mulyadi mempertanyakan tanggung jawab pemerintahan Bupati Anne Ratna Mustika dalam menyelesaikan masalah hutang terhadap pengusaha yang yang mencapai sekitar Rp 7 sd 8 miliar. Hutang terhadap para pengusaha berlangsung sejak empat tahun yang lalu, namun hingga sekarang Pemkab Purwakarta sepertinya enggan membayarnya, padahal peminjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
“Saya sudah berkontribusi kepada Pemkab Purwakarta melalui Bagian Umum Setda Purwakarta dengan nilai nominal lebih dari Rp 800 juta, namun Kabag sekarang yang dijabat Tintin tidak mau menyelesaikannya dengan alasan perintah Bupati Anne Ratna Mustika untuk tidak membayarkan hutang bekas suaminya yang dulu menjabat Bupati Purwakarta,” kata seorang pengusaha kepada seputarpurwasuka, Minggu (4/4/2021).
Ia mengakui sewaktu Kabag Umum dijabat Dian Herdiana, para pengusaha yang sudah berkontribusi atau berpartisipasi terhadap Pemkab Purwakarta dipanggil dan diajak berkomunikasi
“Tapi Kabag Umum yang sekarang jangankan mau membayar hutangnya atas nama Pemkab Purwakarta, mengajak bicara dengan para pengusaha pun tidak ada. Malahan, sekarang ini bagian umum membawa pengusaha dari luar, sementara para pengusaha yang sudah berkontribusi ditinggalkan begitu saja,” jelas pengusaha yang lain.
Salah seorang pengusaha yang memiliki piutang kepada Pemkab Purwakarta mengatakan bahwa diirnya siap dikonfrontir terkait masalah hutang tersebut.
Bahkan pihaknya mengancam akan membuat laporan polisi jika hutang Pemkab ini tidak juga dilunasi. (TI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *