Mantan Kepala Puskesmas Bojong Diduga Korupsi Dana Kapitasi JKN Sebesar Rp 950 Juta

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

PURWAKARTA – Kepala Puskesmas (Kapus) Bojong berinisial Dn (50) terancam masuk penjara menyusul terungkapnya dugaan korupsi dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  tahun anggaran 2016 – 2017. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 950 juta.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap 16 Puskesmas lainnya di Purwakarta. Pasalnya, tak tertutup kemungkinan modus serupa terjadi di puskesmas lainnya.

Ketua LSM Amarta Tarman Sonjaya kepada seputarpuwasuka, Jumat (30/4/2021) mengatakan, dugaan korupsi dana Kapitasi JKN  yang dilakukan oknum Kepala Puskesmas Bojong harus diusut tuntas agar bisa memberikan efek jera kepada aparat birokrasi di Purwakarta.

Apalagi, kata Tarman Sonjaya, nilai kerugian negara akibat prilaku oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab itu sangat besar mencapai Rp 950 juta.
Selain itu, aparat juga harus melakukan penyelidikan secara akurat, termasuk mengusut aliran dana  Kapitasi JKN yang dikorupsi kepala puskesmas itu, apakah mengalir ke oknum pejabat Dinkes atau kepada pihak lainnya.

“Soal aliran dana ini harus diselidiki secara cermat agar kasus dugaan korupsi dana  Kapitasi JKN itu terkuak secara terang benderang,” katanya.

Kasus dugaan korupsi dana Kapitasi JKN ini terbongkar pada tahun 2020, pihak Polres Purwakarta telah memanggil beberapa saksi dan meminta bantuan kepada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Jabar.
Informasi yang dihimpun wartawan, saat ini penyidik tipikor Polres

 Purwakarta belum menetapkan Dn sebagai tersangka, dimana Dn diduga telah menyalahgunaan dana  Kapitasi JKN 2016-2017 di Puskesmas Bojong yang bukan untuk peruntukannya tidak sesuai Permenkes 21 tahun 2016.

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen maupun meminta keterangan sejumlah saksi dari pegawai Puskesmas Bojong maupun pegawai Dinkes Purwakarta.

Sekretaris Dinkes Rudi Hartono mengakui telah dipanggil Unit Tipikor Polres Purwakarta sebagai saksi. Bahkan Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat (BPKP) teleh selesai melakukan audit.

Menurutnya, awalnya pihak kepolisian menemukan ada kejanggalan dana Kapitasi JKN di Puskemas Bojong sebesar Rp 600 juta tapi setelah diaudit lagi oleh BPKP dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dn bertambah menjadi Rp 950 juta.

“Setelah dilakukan audit ternyata uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dn mencapai 950 juta,” katanya. (TI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *