KP4 Desak APH Usut Dugaan Suap oleh Oknum Pengusaha dan Kadis Terhadap 30 Anggota Dewan Agar Boikot Rapat Paripurna

PURWAKARTA-Kalangan pemerhati hukum dan elemen masyarakat menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas adanya dugaan gratifikasi atau penyuapan terhadap oknum anggota DPRD Purwakarta agar memboikot dua rapat paripurna DPRD yang digelar dalam rangka hari jadi Purwakarta. Dua pihak yang ditenggarai menjadi “Bandar” yaitu seorang oknum pengusaha dan kepala dinas yang hadir di suatu tempat di Jakarta dengan tujuan “ngabebenjo” 30 oknum anggota dewan agar tidak hadir dalam acara rapat pembahasan rancangan peraturan daerah di gedung DPRD Purwakarta.

Ketua Pusat Pengkajian Pembangunan Purwakarta (KP4) Budi Pratama dan politisi sekaligus mantan anggota dewan Agua Yasin ketika dihubungi terpisah, Senin (1/8/2022), mengatakan aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan masalah dugaan pemberian uang kepada oknum anggota dewan untuk memboikot acara rapat paripurna yang dihadiri Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

“Kalau benar itu terjadi maka masuk ke dalam ranah gratifikasi yang diberikan oknum pengusaha kepada anggota DPRD Purwakarta,” kata Budi Pratama.
Informasi yang diperoleh, 30 anggota dewan yang tidak hadir itu sengaja dimobilisasi oleh oknum pengusaha tersebut. Tidak hanya sampai disitu saja, oknum pengusaha itu bahkan menghubungi sejumlah ketua partai agar melarang anggota dewan hadir di acara rapat paripurna.

Ternyata oknum pengusaha tersebut berani bertindak karena diperintahkan seseorang yang sedang tidak harmonis dengan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Para anggota dewan yang tergiur kemudian “lari” dari acara rapat paripurna tapi justru datang ke sebuah tempat di Jakarta.
Di sebuah hotel tersebut, oknum pengusaha dan seorang kepala dinas kemudian membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta sebagai uang jajan dan belanja di Jakarta (Mall Senaya City,red).

Sabotase

Seperti diberitakan harian ini, aksi “sabotase” mewarnai peringatan hari jadi Purwakarta ke 191 dan hari jadi Kabupaten Purwakarta ke 54. Momentum menyebotase dilakukan terhadap dua agenda yaitu rapat parpurna hari jadi dan pembahasan rapat peraturan daerah (Raperda). Anggota dewan yang tidak hadir diminta oleh orang berpengaruh agar tidak menghadiri dua agenda rapat paripurna tersebut.

Aksi menyabotase tersebut merupakan klimaks dari dualisme kepemimpinan di Purwakarta. Dimana mantan Bupati Purwakarta masih merasa punya andil dalam membangun Purwakarta sehingga kerap mengintervensi setiap kebijakan yang dikeluarkan sang istri Anne Ratna Mustika yang secara yuridis memegang jabatan sebagai Bupati Purwakarta periode 2018-2023.

Informasi yang diperoleh, sang suami diduga menitipkan anggaran kepada sang istri agar diakomodir di dalam APBD, namun karena takut beresiko, sang istri menolak keinginan sang suami.

“Saya mendukung Bupati Anne yang menolak keinginan sang suami. Daripada berusan dengan hukum atau dicokok sama KPK, ya ditolak aja aspirasi sang suami,” kata mantan anggota DPRD Purwakarta Agus Yasin.

Menurutnya, ada pihak yang seolah memaksakan kehendak secara politis pada agenda-agenda wakil rakyat di Kabupaten Purwakarta. (TI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.