GMPK Himbau Bupati Anne Ratna Mustika Tinjau Kembali Pengalokasian Anggaran di Tajug Gede Cilodong

PURWAKARTA-Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta menyoroti anggaran yang digelontorkan secara jor-joran untuk revitalisasi dan pembangunan di Tajug Gede, Cilodong, Purwakarta. Pihaknya, mengharapkan Bupati Purwakarta dibawah kepemimpin Anne Ratna Mustika melakukan evaluasi terkait pengalokasian anggaran di Tajug Gede tersebut.

“Apakah pembangunan di Tajug Gede tersebut merupakan skala prioritas Pemkab Purwakarta sesuai dengan RPJMD,” kata Ketua GMPK Awod Abdul Ghadir ketika dihubungi, Jumat (30/9/2022). Menurutnya, Bupati Purwakarta harus lebih memperhatikan pengalokasian anggaran untuk sektor lain yang lebih penting dibandingkan ke Tajug Gede yang lebih dari sekedar ambisi politik dari seseorang.

Selain itu, kepada Pemkab dan Bupati Purwakarta harus lebih mempertegas status hukum dari Tajug Gede tersebut, apakah Tajug Gede itu milik Pemkab Purwakarta atau yayasan (DKM).
Dijelaskan, berdasarkan riwayat lahan seluas 9 hektar yang sekarang dijadikan Tajug Gede dan fasilitas lainnya yang ada, dulu merupakan hibah dari PT Asri Pelangi Nusa sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk membangun asrama haji (Islamic centre,red).
Akab tetapi, setelah waktu berjalan, nama Islami Centre berubah menjadi Mesjid Raya Bungursari dan terakhir menjadi Tajug Gede.
“Apakah perubahan nomenklatur tersebut untuk menyiasati masalah hukum yang terjadi (Islamic Center Gate) atau karena hal lain, ” ungkap Awod mempertanyakan.
Berdasarkan data yang diperoleh, pengalokasian anggaran untuk Tajug Gede selama kurun waktu 5 tahunan ini begitu jor-joran yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Terakhir, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mengalokasikan anggaran seperti lanjutan emplasment areal taman Giri Harja sebesar Rp 3,2 miliar, lanjutan pendopo Taman Giri Harja Rp 1,06 miliar dan pemiharaan Tajug Gede Cilodong Rp 589 juta.
Seperti diberitakan, setelah memanggil tiga pejabat, selanjutnya Kejari Purwakarta akan memanggil pengusaha yang terkait kasus tender proyek Tajug Gede 2017.
Ketiga pejabat tersebut, yakni Mantan kadis Tarkim Aep Durohman, PPTK Engkos Kosasih, dan Dian Hardiana. Mereka diperiksa selama empat jam, dimulai pukul 10.00 s.d 13.00 WIB. (TI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *